pakpakbangkit.com - Masyarakat Pakpak Bharat mengaku kecewa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu alasannya adalah KPU tidak melaksanakan debat publik kedua. Padahal sebagaimana diketahui, beredar informasi di masyarakat KPU akan melaksanakan debat kedua.
Kekecewaan tersebut disampaikan tokoh masyarakat Pakpak Bharat Sondang Boangmanalu di Salak, Selasa (8/12/2020).
Menurut Sondang tidak dilaksakannya debat kedua diyakini berakibat fatal. Sebab ada sejumlah persoalan di Kabupaten Pakpak Bharat yang perlu menjadi agenda khusus para kandidat untuk diperbaiki dan perlu dibahas dalam debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Pakpak Bharat.
Beberapa diantaranya yang perlu dibahas adalah soal penuntasan persoalan infrastruktur jalan dan tak kalah penting Balai Benih Ikan (BBI) Cikaok dan soal lahan Perusahaan Daerah (PD) Pakpak Agro Lestari (PAL) yang sampai sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang memuaskan.
"Sebagai masyarakat kita kecewa tidak dilaksanakannya debat kedua. Ada sejumlah agenda penting persoalan yang harus disampaikan pada publik. Debat kedua ini harusnya adalah berupa pendalaman materi atas persoalan. Sebab debat perdana hanya sepintas dan disampaikan soal hanya normatif," kata Sondang.
Sondang yang dikenal sebagai pemuda kritis, menyebutkan persoalan BBI dan PD PAL yang menjadi agenda penting mengingat sudah puluhan tahun dibangun dan kucuran biaya yang sangat besar namun tidak bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dipergunakan masyarakat Pakpak Bharat.
"Lihat lahan PD PAL berapa miliar anggaran di sana. Namun coba kita lihat dan kita tanya berapa PAD masuk ke kas daerah dari perusahan tersebut. Nah menurut saya, hal demikian harus dibahas oleh para kandidat. Dan persoalan tersebut harus dibahas di depan publik. Semua publik juga harus tahu bagaimana strategi mengembangkan usaha daerah tersebut," sebutnya.
Sondang juga menegaskan, KPU Pakpak Bharat harusnya menyampaikan kepada publik apa alasan KPU tidak membuat debat kedua.
"Harusnya KPU menyampaikan kepada publik apa alasan tidak membuat debat. Kalau seperti ini dibiarkan publik kan bertanya-tanya. Untuk itu komisioner harus menyampaikan kepada publik," tukasnya. (Lom)
