Ketua komisi II DPRD Pakpak Bharat Lukman Padang, SE mendengarkan keterangan warga soal galian Gabesasmi Tinada. Foto/pakpakbangkit.com
pakpakbangkit.com - Bija Manik warga Tinada, Kecamatan Tinada Pakpak Bharat salah satu warga yang jadi korban proyek irigasi galian Gabesasmi Tinada. Bija pun mengaku kesal akibat proyek yang dikerjakan CV YMO senilai Rp800 lebih menyebabkan ia gagal menanam padi. Ia pun merasa dirugikan sawah miliknya yang berada di galian Gabesasmi mengalami kekeringan akibat proyek tahun 2020 itu.
"Saya merasa kesal dengan rekanan dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pakpak Bharat. Tahun ini sama sekali saya tidak bisa mendapat hasil dari sawah. Sawah saya mengalami kekeringan. Saya juga gagal menanam padi," kata Bija Manik kepada pakpakbangkit.com, saat komisi II DPRD Pakpak Bharat meninjau proyek irigasi Gabesasmi, Jumat 20 Februari 2021.
Bija juga mengatakan sebelumnya sudah pernah mengatakan kepada pihak rekanan supaya rekanan agar proyek tersebut dikerjakan tepat waktu. Sebab kata dia, petani sawah yang berada digalian Gabesasmi akan menanam padi. Namun kata dia karena ada pengakuan rekanan sanggup menyelesaikan tepat waktu, Bija pun menyemaikan padi. Namun pernyataan tersebut tak kunjung ditepati. Akibatnya padi yang sudah disemaikan gagal.Sebab sawahnya tak kunjung dialiri air.
"Setelah saya tunggu-tunggu beberapa minggu air tak kunjung sampai ke sawah. Akibatnya saya saya tak bisa menanam padi karena sawah saya kekeringan," keluhnya.
Bija mengatakan, akibat gagal tanam ia merasa rugi besar. Sebelumnya ia mendapatkan banyak hasil dari sawahnya. Namun karena proyek tersebut kini ia sama sekali tak mendapatkan apa-apa.
"Apa yang dapat, hanya kekesalan lah. Paling parahnya lagi, akibat air tak kunjung dialiri ternak-ternak saya mau mati. Terpaksa setiap hari saya membawa air dari kampung, kalau tidak ternak saya bisa mati. Coba bayangkan saya setiap hari membawa air dari kampung, gimana capeknya itu," katanya.
Ia pun berharap persoalan tersebut segera tuntas. Kata dia, dewan yang turun ke lokasi harus menegur keras rekanan dan dinas PUPR yang mengerjakan proyek. Jangan kata dia gara-gara proyek petani yang rugi. "Kami tidak ada meminta apapun, yang kami mau hanya galian lancar. Soal untung, biarlah rekanan yang tahu," katanya.
107 KK yang Terdampak
Sementara di lokasi, Waldi Solin yang juga petani di galian Gabesasmi juga mengaku kecewa dengan rekanan dan dinas PUPR. Kepada Lukman, Waldi selama berpuluh-puluh tahun dia memiliki sawah di galian Gabesasmi tidak pernah gagal panen dan gagal tanam.
"Kalau saya boleh jujur pak wakil rakyat kami, saya ini sudah tua, saya tidak bohong, sepanjang saya memiliki sawah di galian ini tidak pernah gagal tanam. Kalaupun ada proyek tidak pernah saya gagal tanam. Ini tidak, sudah 4 bulan ini sawah kami tidak dialiri air. Sawah kami kekeringan makanya kami tidak bisa menanam padi," kata Waldi kepada Lukman.
Waldi yang mengaku sebagai pengguna air, mengatakan ada 107 kepala keluarga (KK) yang terdampak dari galian itu.
Ia pun berharap anggota dewan segera menuntaskan persoalan ini. "Kami berharap pak dewan persoalan ini segera diselesaikan. Saya sudah tua, mau makan apa kami. Saya ini tidak bisa kerja keras lagi, makanya itu harapan saya satu-satunya. Apalagi ini sedang covid, mau makan apa kami pak," katanya kepada dewan.
Mendengar pernyataan Waldi, sekretaris partai Golkar Pakpak Bharat pun menyarankan kepada rekanan segera menyelesaikan persoalan ini. "Segerakan itu. Perbaiki mana yang tidak bagus," ucap Lukman di depan warga.
Bantulah
Sementara perwakilan dari dinas PUPR Pakpak Bharat Manotar Silalahi pun angkat bicara soal keluhan dari warga pengguna air. "Kalau keluhan orang tua kami, di sana ada tumpukan tanah dan di sana tumpukan tanah itu air kami jalankan dulu baru bisa ditangani. Nah sekarang, kami koordinasi dulu dengan pengguna air, izin nggak mereka kami jalankan air untuk kami tuntaskan itu. Jadi aku berharap juga bantuan teman-teman pers, bantulah kami, komunikasi dengan masyarakat itu, supaya keluhan tadi bisa kami penuhi semua," katanya.
Soal adanya komplain dari masyarakat, Manotar siap mengerjakannya kembali. "Kalau itu kami siap. Kalau misalnya ada tanah di saluran itu, kami siap," katanya.
BPK akan Turun
Soal kwalitas proyek yang dipertanyakan warga, Manotar mengatakan soal kwalitas adalah merupakan ranahnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau itu BPK pastu turun kok. Dan saya pikir mereka yang punya legalitas untuk melakukan audit terhadap pekerjaan. Dalam waktu dekat mereka pasti turun setelah pelantikan bupati terpilih, Mereka akan turun dan sama-sama kita tahu apa temuan mereka, kan itu," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya komisi II DPRD Pakpak Bharat yang turun ke lokasi hanya 2 anggota dewan yakni Lukman Padang, SE dan Bayar Manik, ST. (lom)